Anggota PPK Dan PPS Dilantik, Ini Harapan Pemkab Dan KPUD Madiun


KlikMadiun - Dalam rangka menyelenggarakan Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2018 dan juga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018, sebanyak 150 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 618 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Madiun Jawa Timur dilantik di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Rabu (22/11/2017).

Dalam pelantikan yang dihadiri oleh anggota Forkopimda, Muspika, Kepala Desa se Kabupaten Madiun tersebut, Pemerintah Kabupaten berharap pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 nanti harus lebih sukses jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena para penyelenggaranya yang merupakan ujung tombak d TPS-TPS sudah banyak yang berpengalaman.

Dalam sambutannya, Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos berpesan agar anggota TPS dapat memahami regulasi mulai dari Undang-Undang, Peraturan KPU dan aturan lainnya. Petugas harus jeli dan juga cermat terhadap setiap langkah yang akan dilakukan. Jangan sampai karena kita khilaf atau pemahaman yang salah yang bisa berakibat fatal.

Selain itu, terkait dengan pelaksanaan Pemilukada yang berhimpitan dengan Hari Raya, Muhtarom, mengingatkan agar pendistribusian logistik jangan sampai kedodora, karena masih waktunya silaturahmi dengan keluarga besarnya masing-masing. Dan tingkat kehadiran pemilih untuk menggunakan hak pilihnya juga perlu diantisipasi. Oleh karena itu diharapkan seluruh komponen dapat ikut berpartisipasi agar tingkat kehadirannya dapat maksimal.

"Seperti kita ketahui bersama, biasanya di pondok-pondok pesantren itu sampai 7 hari setelah lebaran itu masih ada rombongan silaturahmi ke tokoh dan Para Kyai. Itu semua harus bisa kita antisipasi bersama–sama antara Panwas, Tokoh Partai dan lain-lain,"Imbuh Muhtarom.

Tidak hanya itu, Mbah Tarom biasa sapaan Bupati Madiun itu mewanti wanti dalam pelaksanaan Pemilukada 2018 nanti agar PNS benar-benar netral, karena kalau ada ketidak netralan akan begitu mudahnya diketahui oleh orang lain. PNS harus bisa menunjukkan netralitas, kejujuran dan keadilan. Gunakan hak pilih sebaik mungkin, jangan ikut-ikutan gerakan politik. Kalau ada yang nekat dipastikan akan mendapat sangsi,"tegasnya.


Sementara menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Kabupaten Madiun, Wahyudi mengatakan bahwa, dalam pelantikan ini KPU Kabupaten Madiun hampir tidak mengenal anggotanya satu persatu termasuk latar belakangnya. Meski demikian dirinya percaya bahwa anggota PPK dan PPS yang dilantik pada hari ini akan bisa menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan dalam Undang-Undang untuk menjalankan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2018 dengan baik.

"Anggota PPK dan PPS harus komitmen untuk menjadi penyelenggara Pemilu yang baik yang intergritas, dan netral sehingga tidak merepotkan petugas yang lainnya dalam hal ini Kepolisian, Pengadilan dan lain lainnya,"kata Wahyudi.

Untuk itu dirinya mengajak kepada anggota untuk melaksanakan Pemilu yang Jujur, Adil, Transparan, Akuntabel dan lain sebaginya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pahami semua peraturan yang berlaku, dan jangan melakukan langkah-langkah sendiri.   Cermati dan teliti aturan yang berlaku.
Selanjutnya kita akan memasuki tahapan Pemilu yang tidak mengenal waktu.   Semua harus dilaksanakan sesuai   apa  yang telah disepakati  dan  ditandatangani bersama  untuk  dapat   menjadi penyelenggara". Imbuhnya.(Klik-1)

Post a Comment

أحدث أقدم