Gandeng BPN, Pemkab Petakan Kawasan Industri


KlikMadiun - Pemerintah Kabupaten Madiun kian berambisi besar agar kawasan industri yang kini digagas segera terwujud. Untuk percepatan progres bentuk kawasan industri itu, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan pemetaan. "kita kerja sama dengan semua pihak untuk mempercepat bentuk kawasan industri di Kabupaten Madiun ini. Kita gandeng BPN, Pemerintah Desa hingga TNI/Polri  untuk membantu pemetaan lahan. agar lahan di lokasi kawasan industri ini benar benar save (aman, red) tidak ada makelar, dan tidak ada sengketa,"kata Agung Budiarto, Kabid Penanaman Modal pada Dinas DPMPTSP Kabupaten Madiun.
  
Alasan menggandeng BPN lantaran instansi yang membidangi soal tanah tersebut, ahli dalam urusan pertanahan, baik pemetaan lahan, pemetaan tematik, meminimalisir sengketa tanah hingga mengurai persoalan tanah yang bisa menghambat investasi. Apalagi, tahun ini, BPN Kabupaten Madiun juga gencar memplokamirkan pembuatan satu peta untuk Kabupaten Madiun atau One Map Policy dengan program Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T). "IP4T di Kabupaten Madiun ini sangat membantu percepatan bentuk kawasan industri. Dengan adanya peta lengkap tersebut, memudahkan investor untuk menanamkan uangnya di Kabupaten Madiun,"akunya.

Pasalnya, Peta lengkap dikawasan industri nantinya tersaji sejumlah informasi tentang tanah tersebut, mulai dari riwayat tanah, status tanah, luas tanah, pemilik, SPPT, gambar, hingga informasi lain yang cukup membantu investor untuk melirik lokasi yang diinginkan. Sehingga, dengan hanya melihat peta dan data, investor tinggal klik  berapa luas tanah yang dibutuhkan dan bisa menghubungi pemilik tanah tersebut. "dengan berbagi kemudahan yang dilakukan DPMPTSP, diharapkan investasi di Kabupaten Madiun tumbuh subur, sehingga bisa mendongkrak perekonomian warga setempat,"tandasnya.

Sementara, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun, Dwi Budi Martono menyatakan BPN mensuport segala kegiatan Pemerintah Daerah membuat peta kawasan industri di Kabupaten Madiun. Kegiatan ini, seiring dengan program BPN yang terus menggenjot program pendataan tanah melalaui IP4T dan sertifikasi massal. "tahun 2017 ini, kita selesaikan sertifikasi tanah sebanyak 27 ribu bidang lebih dengan program PTSL dan IP4T, dan untuk mendukung program kawasan industri tersebut, tiga desa yang menjadi titik kawasan industri mulai sekarang sudah kita kebut pekerjaanya,"katanya bersemangat.

Lebih lanjut Budi menerangkan, di tahun 2018 kedepan BPN mentargetkan mampu mentuntaskan sertifikasi tanah melalui program PTSL sebanyak 64 ribu bidang dan IP4T di 206 Desa/Kelurahan yang tersebar di 15 Kecamatan di Kabupaten Madiun. Jika ini benar benar terwujud, bisa dipastikan seluruh tanah di Kabupaten Madiun bisa terbentuk satu peta komplit. "saya optimis pekerjaan mustahil ini bisa terwujud. Karena jajaran Forkopimda hingga tingkat bawah siap bekerja sama dan gotong royong membuat One Map Policy tersebut,"tandasnya.   

Diketahui, Pemerintah Kabupaten Madiun telah menyediakan lahan seluas 341 hektar tanah di Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun untuk dijadikan kawasan industri.  sesuai rencana, investor yang diberi ijin operasional di kawasan industri tersebut memiliki syarat yang mampu menyerap tenaga kerja banyak, mendongkrak ekonomi kreatif warga serta mendongkrak ekonomi warga setempat. (Adv)


Post a Comment

Lebih baru Lebih lama