LSM Walidasa Soroti E-Purchasing Dinkes Ponorogo: Realisasi Minim dan Dugaan Transaksi di Luar Sistem

 


Kabupaten Ponorogo, klikmadiun.com  – LSM Walidasa Jawa Timur secara resmi mempertanyakan pelaksanaan e-purchasing di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan hasil pencocokan data SiRUP dan Inaproc per 29 Oktober 2026, ditemukan sejumlah ketidaksesuaian yang dinilai janggal.


Ketua LSM Walidasa Jawa Timur, Sutrisno, mengungkapkan bahwa dari total pagu e-purchasing sebesar *Rp197,48 miliar*, realisasi yang tercatat baru mencapai *Rp8,83 miliar* atau hanya sekitar *4,5 persen*. Selain rendahnya realisasi, pihaknya menemukan adanya penyedia barang yang muncul berulang kali dalam ratusan paket pengadaan.


"Kami menemukan pola penyedia yang sama mengerjakan banyak paket, terutama untuk nilai di bawah Rp50 juta. Ada 19 penyedia yang tercatat dalam lima RUP atau lebih. Hal ini perlu ditelusuri untuk memastikan transparansi proses pemilihan penyedia," ujar Sutrisno.


Temuan lain yang cukup mencolok adalah adanya *65 paket* senilai *Rp688,5 juta* yang berstatus *Payment Outside System* atau dibayar di luar sistem. Selain itu, terdapat *37 kode RUP* senilai *Rp5,92 miliar* yang muncul di E-Naproc namun datanya tidak ditemukan dalam SiRUP.


Sutrisno juga menyoroti adanya *176 RUP BLUD* yang belum terealisasi, serta penggunaan dana APBD untuk paket yang berlabel BLUD senilai Rp1,83 miliar*.


Atas berbagai temuan ini, LSM Walidasa mendesak Dinkes Ponorogo untuk segera memberikan klarifikasi terbuka. Pihaknya juga meminta APIP Inspektorat Kabupaten Ponorogo melakukan investigasi menyeluruh menggunakan forensik digital dan dashboard e-audit.


"Kami meminta Inspektorat tidak hanya melakukan klarifikasi administratif, tetapi investigasi mendalam. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, kami harap segera berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH)," pungkasnya.


Penulis : PA

Editor   : Redaksi

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama