Home » , , » Mendikbud Janji Angkat 6.256 GTT Menjadi PNS

Mendikbud Janji Angkat 6.256 GTT Menjadi PNS

Written By KLIK MADIUN on Jumat, 17 Februari 2017 | 06.28



KlikMadiun – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, mengatakan bahwa pemerintah bakal mengangkat 6.256 guru tidak tetap (GTT) menjadi pegawai negeri sipil pada tahun ini.

‘’Jangan senang dulu, karena yang akan diangkat untuk wilayah penempatan terluar, tertinggal, dan terpencil,’’ kata dia saat pertemuan dengan para kepala sekolah se-Kabupaten Madiun di Gedung Eka Kapti, Pusat Permerintahan Kabupaten Madiun, Jumat, 17 Februari 2017.

Kesempatan menjadi PNS, menurut dia, berlaku bagi guru di seluruh Indonesia tak terkecuali Kabupaten Madiun. Karena itu, ia meminta kepada Bupati Madiun Muhtarom melakukan pendataan kepada para tenaga pendidik sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.

‘’Pak bupati, guru yang di Kare (salah satu nama kecamatan di Lereng Gunung Wilis) bisa ikut diusulkan nanti,’’ ujar Muhadjir dalam pertemuan yang juga diikuti Bupati Madiun Muhtarom.

Meski demikian, Muhadjir menyadari pengangkatan guru di daerah terpencil belum mampu mengurai ketimpangan kesejahteran para pendidik secara nasional. Menurut dia, sebanyak 1,2 juta dari 2,9 juta guru masih berstatus honorer atau tidak tetap. ‘’Semuanya berharap diangkat tapi pemerintah belum bisa (karena keterbatasan anggaran),’’ ujar dia.

Para guru honorer, ia mengungkapkan, mendapatkan honor yang sangat minim. Karena itu, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah dapat diambil untuk memberi honorarium para guru tidak tetap tersebut. Apalagi telah ada payung hukum berupa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

“Sekolah boleh menghimpun dana dari masyarakat dan bisa digunakan untuk menambah kesajahteraan guru tidak tetap,’’ Muhadjir menjelaskan.

Bupati Madiun Muhtarom, mengungkapkan bahwa dana BOS tidak mencukupi untuk menambah honorarium guru. Sebab, pihak sekolah mengangkat dua hingga lima honorer. Selain itu, dana BOS juga digunakan untuk kepentingan lain di sekolah. Akhirnya, pemerintah setempat mengalokasikan dana Rp 350 ribu untuk setiap guru honorer.

‘’Tenaga kontrak maunya (honor) disesuaian dengan UMK (upah minuman kabupaten). Maka, bapak atau ibu kepala sekolah juga harus memberikan pemahaman kepada mereka,’’ ujar dia.

Pertemuan dengan para kepala sekolah merupakan salah satu agenda kegiatan yang dijalankan Menteri Muhadjir ketika berkunjung ke Madiun. Pada hari yang sama, ia juga melakukan peninjauan ke SD Negeri Klitik, Kecamatan Wonoasri dan mengikuti reuni Pendidikan Guru Agama Negeri – dulu setingkat dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas – di Madrasah Tsanawiyah Negeri, Jalan Barito, Kota Madiun. (klik-4)

Share this article :

0 komentar:

Posting Komentar

Sponsor 2

Sponsor 2

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN



 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2016. KLIK MADIUN - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Modified by AGEE Computer
Proudly powered by google