KlikMadiun - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten
Madiun mulai bergerak menyusun proyek Iventarisasi
Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) untuk
membuat One Map Policy atau satu peta untuk Kabupaten Madiun. Sebagai
pilot projek penyusunan peta lengkap tersebut, BPN mulai melatih operator pada
3 (tiga) Desa di Kecamatan Pilangkencang Kabupaten Madiun. Aksi ini muncul,
setelah adanya MoU atau Kesepakatan bersama antara BPN, Kodim/Polres dan Kejari
Kabupaten Madiun. "sampai hari ini, kita (tim Forum Group Discusion,
red) telah menyelesaikan banyak hal soal rencana dan strategi penyusunan One
Map Policy di Kabupaten Madiun, dan di hari ini, saatnya kita Action,"ujar
Dwi Budi Martono, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun.
Lebih lanjut, Budi mencontohkan, saat ini sahaja BPN
Bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, BPN mulai melatih operator di 3
Desa yang nantinya bakal melakuan inventarisasi pemetaan seluruh jengkal tanah
yang ada di desa. Tiga Desa tersebut adalah Desa Pilangkenceng, Desa Pulerejo
dan Desa Purworejo. sedangkan operator kegiatan diambilkan dari Perangkat Desa,
Babinkamtibmas, Babinsa. Mereka telah kita bekali Modul dan metode pendataan, pengukuran,
dan riwayat tanah berstrandar Badan Pertanahan. "projek ini sifatnya
partisipasif. jadi projek ini disangga bareng dengan sistem gotong
royong,"kata Budi bersemangat.
Menurutnya, penyusunan One Map Policy ini sangatlah
mustahil dikerjakan tanpa adanya gotong royong dari semua pihak. pasalnya.
proyek ini tentu membututhkan anggaran yang cukup besar serta dibutuhkan tenaga
yang begitu banyak untuk menginventarisir dan mengukur seluruh tanah yang ada
di Kabupaten Madiun. "bisa dibayangkan, pemotretan dari udara aja
membutukan anggaran Rp 7 milyar, apa kita mampu jika tidak disangga bareng
bareng, belum biaya lain lainnya,"terangnya.
Sesuai rencana, pembiayaan dari program ini bakal dibagi
menjadi tiga sumber anggaran. yang pertama adalah dana yang bersumber dari
Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembiayaan Inventarisasi, pendaataan dan
pengukuran Tim di Desa, Dana APBD Kabupaten Madiun diperlukan untuk Pengolahan
Data, sistem iformasi di masiang masing stake holder di bawah kendali Bapeda,
Dan anggaran APBN untuk membiayai Kelurahan di Kabupaten Madiun. "selain
itu, kita bakal menggandeng investor untuk membantu menggarap proyek ini,
utamanya pemotretan dari udara tersebut,"pungkas Budi.(klik-2)
Posting Komentar