SBMR Desak Pemerintah Naikkan Upah Minimum Kabupaten Madiun Minimal 50 Persen

Foto. : Sekretaris Jenderal SBMR, Slamet Hariyadi


Madiun, klikmadiun.com  - Memasuki bulan November yang menjadi momentum pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta Upah Minimum Provinsi (UMP), Serikat Buruh Madiun Raya (SBMR) secara tegas meminta pemerintah untuk melakukan kajian mendalam terkait penetapan upah tahun depan.


Sekretaris Jenderal SBMR, Slamet Hariyadi, menyatakan bahwa kenaikan upah di Kabupaten Madiun seharusnya didasarkan pada kebutuhan riil hidup kaum buruh di lapangan, bukan sekadar hitung-hitungan angka atau rumus yang tidak transparan.


"Penentuan upah harus sesuai dengan kebutuhan riil kaum buruh. Saat ini, disparitas upah antara ring satu dan daerah sangat tinggi, padahal harga kebutuhan pokok di Madiun relatif sama dengan Surabaya atau daerah Ring 1 lainnya. Namun, selisih upahnya sangat jauh," ujar Slamet Hariyadi.


Lebih lanjut, Slamet mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus pada kepentingan investasi semata dengan menjaga upah tetap rendah. Menurutnya, upah yang rendah akan berdampak langsung pada rendahnya daya beli dan konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya juga merugikan roda ekonomi.


Melihat kondisi harga kebutuhan pokok yang terus melonjak tak terkendali, SBMR menilai tuntutan kenaikan upah minimal 50 persen di Kabupaten Madiun adalah hal yang sangat wajar.


"Kami berharap kenaikan upah di Kabupaten Madiun minimal 50 persen. Ini sangat rasional mengingat semua kebutuhan pokok sudah naik signifikan," pungkasnya.

Penulis   : PA

Editor.    : Redaksi

Post a Comment

أحدث أقدم