BPK Temukan Aset Tetap TPA Kaliabu Senilai Hampir 900 Juta Tidak Diketahui Keberadaannya



Kabupaten Madiun. KlikMadiun.com - Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melalui Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Madiun tahun 2025.


Menariknya, dalam Dokumen LHP BPK dengan Nomor 72.B/T/LHP/DJPKN-V.SBY/PPD.01/05/2026 tanggal 26 Mei 2026 tersebut, salah satunya memuat temuan terkait persoalan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kaliabu di Kecamatan Mejayan.


Dalam LHP halaman 77 pada angka (2) Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya, huruf (d), menyebutkan bahwa terdapat Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa instalasi pengolahan sampah Non Organik di TPA Kaliabu (perolehan tahun 2007) senilai hampir Rp 900 Juta tidak dapat dipastikan obyeknya secara pasti.


Dalam laporannya, BPK menjelaskan pada saat pemeriksaan fisik, Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan lokasi kemungkinan tempat instalasi tersebut. Pada lokasi tersebut terdapat tiga bangunan, yaitu pos jaga, tempat pemilahan sampah yang sudah rusak berat, dan kantor. Namun demikian, Dinas LIngkungan Hidup juga tidak dapat memastikan apakah yang dimaksud instalasi pengolahan sampah Non Organik tersebut hanya tiga bangunan itu atau ada obyek lainnya.


Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Madiun agar memerintahkan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang terkait supaya menelusuri Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya.


Sebagai informasi, TPA Kaliabu yang rencana lahannya sedang dipersiapkan untuk pengembangan TPST memiliki luasan sekitar 5 hektar, dan Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya yakni Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa instalasi pengolahan sampah Non Organik seperti yang dimaksud dalam temuan BPK tersebut berada dalam wilayah TPA Kaliabu.


Menanggapi hal ini, klikmadiun mencoba menghubungi Koordinator Pentas Gugat Heru Kun untuk menyampaikan analisisnya, Rabu (04/11/2026).


Dalam keterangan singkatnya, Heru kun menyebut Dinas Lingkungan Hidup Kab. Madiun adalah salah satu dinas yang memang sejak lama terus menimbun persoalan. Apalagi sejak pihaknya pertama kali mengangkat kasus korupsi pembangunan lima Ruang Terbuka Hijau (RTH) TA. 2019.


"DLH Kab. Madiun seolah-olah tidak belajar dari pengalaman yang ada, sedangkan  Pemkab Madiun tidak tanggap dan kurang terampil dalam menganalisis persoalan yang muncul. Hal ini mengakibatkan banyak persoalan yang tidak dapat dibenahi dan tuntas terselesaikan, " ungkapnya.


“Sebenarnya, sebelum membicarakan Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya itu, coba dicheck dulu, 5 Hektar TPA Kaliabu itu sudah bersertifikat atas nama Pemkab Madiun apa belum?, " kata Heru.


" Kalau sertifikat belum atas nama Pemkab, mengapa APBD bisa digunakan untuk membangun infrastruktur TPA, sementara hal ini tidak berlaku bagi bangunan SDN rusak yang tanahnya berdiri di tanah milik Desa? Bukankah ini standar ganda?”tutup Heru. ( Red )

Post a Comment

أحدث أقدم