Kota Madiun, klikmadiun.com – Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tergabung dalam Serikat Buruh Madiun Raya (SBMR) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Satpol PP Kota Madiun hari Senin (2/10/2026) Aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap tindakan penertiban yang dinilai arogan dan tidak berdasar hukum.
Para pedagang yang biasa berjualan di sepanjang Jalan Cokroaminoto ini mempertanyakan dasar penertiban yang dilakukan petugas. Menurut mereka, merujuk pada Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 19 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan Perda Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2012, tidak ada larangan bagi PKL untuk berjualan di kawasan tersebut.
"Kami rakyat kecil hanya mencari nafkah untuk makan, kenapa harus ditindas oleh bangsa sendiri? Dalam aturan jelas tidak ada larangan berjualan di Jalan Cokroaminoto, tapi kenyataannya Satpol PP terus melakukan penertiban," teriak salah Aris Ketua SBMR dalam orasinya.
Massa sempat mengungkapkan kekecewaannya karena awalnya berniat menuju Balai Kota Madiun, namun Plt Wali Kota dilaporkan tidak dapat menemui mereka. Mereka berharap pemimpin daerah lebih peduli terhadap nasib rakyat kecil dan tidak hanya datang saat membutuhkan dukungan setiap lima tahun sekali.
Aksi tersebut akhirnya ditemui langsung oleh Kepala Satpol PP Kota Madiun, Agus Purwowidagdo. Dalam audiensi dengan para demonstran, Agus menyatakan memperbolehkan para PKL untuk kembali berjualan di sepanjang Jalan Cokroaminoto.
Selain masalah penertiban, massa juga menyoroti isu kewajiban menjual nasi pecel di kawasan tersebut. Menanggapi hal itu, Agus Purwo menegaskan bahwa pihak Satpol PP tidak mewajibkan PKL untuk menjual nasi pecel.
"Kalau ada petugas Satpol PP yang arogan atau meminta uang laporkan saya, saya yang akan mengeksekusi,"tegas Agus.
Usai mendapatkan kesepakatan dan penjelasan dari Kepala Satpol PP, massa SBMR membubarkan diri dengan tertib, namun tetap berjanji akan terus mengawal kebijakan penataan PKL agar tetap berpihak pada ekonomi rakyat kecil.
Penulis : PA
Editor. : Redaksi

إرسال تعليق